10 Maret 2026

Wajah Baru Transportasi Rakyat: Bupati Wahono dan Ratusan Tukang Becak Bojonegoro Jajal 'Hadiah' Listrik dari Prabowo

    Selasa, Maret 10, 2026  

 



BOJONEGORO – Suasana Pendopo Pemkab Bojonegoro pada Selasa (10/3/2026) sore mendadak riuh. Bukan karena unjuk rasa, melainkan deru halus mesin dari 200 unit becak listrik yang siap mengaspal. Inilah momen bersejarah bagi para pengayuh becak lansia di "Kota Ledre" yang kini tak lagi harus memeras keringat di bawah terik matahari.

​Bantuan ini merupakan inisiasi langsung dari Presiden Prabowo Subianto melalui Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN). Menariknya, bantuan ini murni bersumber dari dana pribadi sang Presiden, bukan dari kantong APBN.

​Pawai Simbolik: Pejabat Naik Becak

​Pemandangan unik terlihat saat Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, bersama Wakil Bupati Nurul Azizah dan jajaran Forkopimda, justru duduk manis di kursi penumpang becak listrik tersebut. Mereka berkeliling melintasi rute protokol mulai dari Jalan Imam Bonjol hingga kawasan Alun-alun Bojonegoro.

​Aksi ini bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk dukungan penuh pemerintah daerah terhadap modernisasi transportasi rakyat yang ramah lingkungan.

​"Ini adalah bantuan sosial yang luar biasa. Bapak-bapak yang dulunya harus menguras tenaga dengan mengayuh pedal, hari ini mulai beralih menggunakan teknologi listrik," ujar Bupati Setyo Wahono dengan nada haru.


​Misi Memuliakan Lansia

​Perwakilan Yayasan GSN, Nuryana, mengungkapkan bahwa program ini lahir dari keprihatinan Presiden Prabowo melihat banyaknya warga usia 60-70 tahun yang masih harus bekerja fisik berat.

  • ​Target Nasional: 70.000 unit hingga tahun 2027.
  • ​Realisasi Saat Ini: Lebih dari 10.000 unit telah tersebar di wilayah Jawa.
  • ​Fokus Utama: Meringankan beban fisik pengemudi lansia tanpa menghilangkan mata pencaharian mereka.

​Pesan Keselamatan dan Perawatan

​Meski kini sudah bertenaga mesin, Bupati Wahono mengingatkan para penerima agar tidak "uget-ugetan" di jalan. Ia secara khusus meminta bantuan Kapolres Bojonegoro untuk memberikan edukasi tertib lalu lintas bagi para pengemudi becak listrik ini.

​"Saya minta tolong dirawat, terutama cara pengisian dayanya (charging). Semoga ini menjadi berkah untuk ekonomi keluarga," tambah Wahono.

​Rencana Masa Depan: Becak Wisata

​Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berencana menyinergikan kehadiran becak listrik ini dengan sektor pariwisata. Ke depan, GSN berharap Pemkab dapat menyediakan titik-titik pengisian daya strategis agar becak-becak ini bisa menjadi daya tarik unik bagi wisatawan yang ingin berkeliling kota tanpa polusi suara dan udara.

​Acara ditutup dengan pawai meriah yang mengelilingi pusat kota, menandai dimulainya era baru transportasi tradisional di Bojonegoro yang lebih manusiawi dan modern.

06 Maret 2026

NTP Petani Bojonegoro 2025 Positif, Bappeda: Produktivitas Pertanian Tumbuh Signifikan

    Jumat, Maret 06, 2026  


BOJONEGORO – Nilai Tukar Petani (NTP) di Kabupaten Bojonegoro sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren positif. Kondisi ini dinilai sejalan dengan meningkatnya produktivitas sektor pertanian yang masih menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat. Kamis (05/03/2026)


Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bojonegoro, Achmad Gunawan Ferdiansyah, mengatakan bahwa pergerakan NTP yang cenderung stabil di atas angka 100 menjadi indikator bahwa tingkat kesejahteraan petani di Bojonegoro masih relatif terjaga.


"Tren NTP-nya positif. Hal ini sejalan dengan produktivitas pertanian Bojonegoro yang juga tumbuh signifikan," ujarnya.


Menurutnya, mayoritas masyarakat Bojonegoro masih 

menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian. Oleh karena itu, program dan kinerja pemerintah daerah bersama dinas terkait di bidang pertanian harus terus diperkuat agar dampaknya benar-benar dirasakan oleh petani.


"Mayoritas pekerjaan masyarakat Bojonegoro adalah bertani, maka program dan kinerja pemkab serta dinas terkait di bidang pertanian harus terus ditingkatkan. Outcome-nya adalah kesejahteraan petani," tambahnya.


Berdasarkan data yang dihimpun, NTP agregat Kabupaten Bojonegoro sepanjang tahun 2025 bergerak dalam kisaran 105,28 hingga 107,51. Nilai tertinggi tercatat pada Januari 2025 sebesar 107,51, sedangkan nilai terendah terjadi pada Juni 2025 sebesar 105,28.


Memasuki Juli 2025, NTP kembali mengalami penguatan menjadi 106,14 dan terus meningkat hingga mencapai 106,42 pada Desember 2025. Perbaikan di akhir periode tersebut mengindikasikan adanya pemulihan harga output, terutama pada subsektor perikanan serta sebagian subsektor peternakan.


Dari hasil perhitungan tersebut, rata-rata NTP di Kabupaten Bojonegoro sepanjang tahun 2025 tercatat sebesar 106,36. 


Angka ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat pendapatan yang diterima petani masih lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran yang harus mereka keluarkan untuk kebutuhan produksi maupun konsumsi rumah tangga.


Pemerintah daerah pun diharapkan terus menjaga stabilitas sektor pertanian melalui berbagai program peningkatan produktivitas, penguatan infrastruktur pertanian, serta perlindungan harga komoditas agar kesejahteraan petani di Bojonegoro dapat terus meningkat. (You)

28 Februari 2026

Tahun 2026, PT ADS Siap Salurkan Program GAYATRI untuk 100 KPM di Bojonegoro

    Sabtu, Februari 28, 2026  


BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memacu percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui kolaborasi strategis dengan sektor swasta dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 


Dalam rapat koordinasi yang digelar di ruang Co-creating, Gedung Pemkab Bojonegoro, Jumat (27/2/2026), PT Asri Dharma Sejahtera (ADS) resmi menyatakan komitmennya untuk mendukung program prioritas daerah tahun ini.


​Rapat sinkronisasi ini dipimpin langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Bojonegoro bersama Kepala Bappeda, serta dihadiri oleh jajaran raksasa industri migas seperti SKK Migas, ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), Pertamina EP Cepu, Pertamina Sukowati, hingga lembaga perbankan dan OPD terkait.


​Direktur Utama PT ADS, Mohammad Kundori, menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah konkret untuk menyelaraskan program CSR perusahaan dengan visi Pemkab Bojonegoro. Salah satu program unggulan yang akan diluncurkan adalah dukungan bagi Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri (GAYATRI).


​"Kami telah merencanakan sinergi program prioritas dengan menyalurkan bantuan program GAYATRI kepada 100 Kelompok Penerima Manfaat (KPM) di Bojonegoro," ujar Mohammad Kundori.


​Program GAYATRI diharapkan menjadi stimulus ekonomi bagi masyarakat lapis bawah agar mampu mandiri secara finansial melalui sektor peternakan. Selain fokus pada pemberdayaan ekonomi, PT ADS juga membidik kelestarian alam dengan rencana program diantaranya adalah 

​Pengelolaan Sampah sebagai bentuk upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.


Selain itu melakukan ​Konservasi Sungai dengan melakukan Penanaman pohon keras dan produktif di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).


​Akselerasi Melalui Kolaborasi

​Kepala Bappeda Bojonegoro menekankan bahwa sinkronisasi ini sangat krusial. Pemerintah daerah menargetkan empat pilar utama dalam kerjasama ini yaitu pengentasan kemiskinan, konservasi lingkungan, peningkatan IPM, serta rehabilitasi lantai rumah sehat.


​Senada dengan hal tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengingatkan bahwa beban pembangunan tidak bisa dipikul sendiri oleh pemerintah.

​"Perlu adanya percepatan pengentasan kemiskinan. Dukungan dari berbagai pihak, terutama perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) atau Pengembangan Masyarakat (PPM) di sektor migas, menjadi kunci keberhasilan target kita," tegasnya.


​Pertemuan ini menjadi sinyal kuat bagi masyarakat Bojonegoro bahwa integrasi antara kebijakan pemerintah dan sumber daya perusahaan mulai bergerak satu arah demi kesejahteraan yang lebih merata di tahun 2026. (Lis/Rum)

27 Februari 2026

Rakor Satu Data Pemkab Bojonegoro Untuk Pembangunan Tepat Sasaran

    Jumat, Februari 27, 2026  


BOJONEGORO - Pemutakhiran data terus dilakukan untuk merumuskan kebijakan pembangunan Bojonegoro tepat sasaran. Melalui Rakor Forum Satu Data, Kamis (26/2/2026) di Partnership Room, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus bersinergi menghasilkan dan menyajikan satu data acuan yang akurat. 


Rakor ini untuk memperkuat tata kelola data daerah serta mendukung percepatan 


implementasi Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026–2029.


Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro Edi Susanto menjelaskan, penyelenggaraan Satu Data bukan semata-mata persoalan teknis, tetapi bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, peran pimpinan perangkat daerah menjadi sangat penting dalam memberikan arah, memastikan kesinambungan, serta mendorong pemanfaatan data sebagai dasar dalam bekerja.




"Kehadiran Bappeda Provinsi Jawa Timur pada forum ini menjadi penguatan penting bagi kita semua. Hal ini menegaskan penyelenggaraan Satu Data di kabupaten tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari upaya bersama untuk membangun keterpaduan perencanaan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi," ujarnya. 


Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro Heri Widodo menekankan pentingnya data terintegrasi antar OPD. Baik melalui portal Satu Data Indonesia (SDI) maupun SATA JATIM atau Satu Data Provinsi Jawa Timur.


"Ini butuh komitmen kita bersama karena dengan adanya portal Satu Data Bojonegoro, maka tata kelola kepemerintahan di Bojonegoro semakin baik," tandasnya. 


Berdasarkan Data Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bojonegoro, Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Bojonegoro menunjukkan kenaikan signifikan. IPS di 2023 berada di angka 2,49 (kategori Cukup) dan di 2024 naik menjadi 2,58 (kategori Cukup). Dengan target 2026 berada di angka 2,60 kategori Menuju Baik. IPS dilakukan dua tahun sekali. 


Sedangkan, Indeks Satu Data Kabupaten (SDI) Bojonegoro 2024 di angka 61,95 (kategori Cukup). Target 2026 berada di atas 70 menuju BAIK. 


Kepala BPS Bojonegoro Syawaluddin Siregar menjelaskan tujuan Satu Data ialah menjadikan data dalam satu wadah. Prinsip utama SDI adalah menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan. 


Prinsip Satu Data yang harus dipegang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia : 


1. Standar Data Konsep, definisi klasifikasi data atau ukuran data dan satuan harus baku. 


2. Punya Metadata, menerangkan karakteristik agar data terpahami dengan baik


3. Interoperabilitas, harus punya kemampuan bagi pakai dengan sistem elektronik yang berbeda


4. Punya satuan/standar ukuran yang sama


"BPS berperan sebaagai pembina data. Untuk 2026 telah kolaborasi dengan Dinas Kominfo dan Bappeda," imbuhnya.


Arimbi Dinar Dewita, Perencana Pertama di Bappeda Provinsi Jawa Timur menjelaskan, perlunya data untuk monitoring, perencanaan, dan evaluasi dalam mengambil keputusan untuk target daerah. Dengan harapan bisa menjadi dasar pengambilan keputusan perencanaan pembangunan yang lebih baik. 


Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro Andik Sudjarwo data berkualitas melalui Satu Data merupakan hasil koordinasi, komunikasi, kolaborari antar OPD. Juga berperan penting untuk evaluasi kebijakan. Artinya, dapat menjadi pembanding untuk tahun-tahun lalu dan merumuskan target mendatang.


Kegiatan ini sekaligus pemberian Penandatanganan Komitmen dan Pemberian Penghargaan Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026. Hadir kepala Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro Edi Susanto, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro Andik Sudjarwo, BPS Bojonegoro Syawaluddin Siregar, Kepala Bappeda Achmad Gunawan, serta operator Satu Data di lingkup Pemkab Bojonegoro. (Rum/Lis)

Gerakan Pangan Murah di Sumberrejo Jadi Bagian Safari Ramadhan Pemkab Bojonegoro

    Jumat, Februari 27, 2026  


BOJONEGORO — Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui  Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, juga didukung oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM kembali menggelar Gerakan Pangan Murah sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok menjelang bulan suci Ramadhan 1447 H. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa (24/2/2026) di Balai Desa Sumuragung, Kecamatan Sumberrejo.


Gerakan Pangan Murah menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga terjangkau bagi masyarakat, antara lain beras SPHP, telur ayam, minyak goreng, gula pasir, bawang putih, bawang merah, cabai, serta tomat. Program ini bertujuan membantu masyarakat dalam menjaga daya beli sekaligus memastikan ketersediaan bahan pangan tetap aman dan stabil menjelang Ramadhan.


Kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian Safari Ramadhan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang dihadiri langsung oleh Bupati Setyo Wahono bersama Wakil Bupati Nurul Azizah di Balai Desa Sumuragung.


Dalam rangkaian Safari Ramadhan, Bupati dan Wakil Bupati terlebih dahulu meninjau stand Bazar UMKM Bahagia, dilanjutkan peninjauan Gerakan Pangan Murah yang difasilitasi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta Dinas Perdagangan.


Safari Ramadhan merupakan agenda rutin tahunan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk mempererat silaturahmi antara pemerintah dengan tokoh agama, alim ulama, dan masyarakat, sekaligus menyemarakkan bulan suci Ramadhan.


Kegiatan diisi dengan penyerahan santunan kepada anak yatim dan dhuafa, penguatan nilai persatuan dan kesatuan bangsa, tausiyah agama, serta buka puasa bersama. Hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, camat, kepala desa, tokoh agama, serta tokoh masyarakat.


Dalam sambutannya, Bupati Setyo Wahono menyampaikan bahwa Safari Ramadhan menjadi sarana memperkuat ukhuwah Islamiyah, mempererat silaturahmi, serta menyerap aspirasi masyarakat.

“Bulan suci Ramadhan adalah momentum untuk meningkatkan kepedulian sosial, menjaga persatuan, memperkuat toleransi, serta menciptakan suasana yang aman dan kondusif. 


"Kami berharap kebersamaan ini terus terjaga demi mewujudkan Bojonegoro yang Bahagia, Makmur, dan Membanggakan,” ujarnya.


Kepala Desa Sumuragung Mashadi juga mengapresiasi gebrakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) tahun 2025. Bahwasannya melalui program tersebut, saat ini desa Sumuragung memiliki akses konektivitas jembatan penghubung antara desa Sumuragung dan kedungbondo kecamatan balen, "terima kasih bapak bupati dan ibu wakil Bupati", terangnya


Melalui kegiatan Gerakan Pangan Murah dan Safari Ramadhan ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap dapat meringankan beban masyarakat sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah dan warga. (Lis/Red)

12 Februari 2026

Program GAYATRI Bantu Keluarga Rentan Warga Desa Mori dan Mampu Tingkatkan Penghasilan

    Kamis, Februari 12, 2026  


BOJONEGORO – Program GAYATRI (Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri) menjadi salah satu program unggulan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam upaya mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga rentan.


Melalui program ini, keluarga penerima manfaat (KPM) mendapatkan bantuan dan pendampingan untuk beternak ayam petelur secara mandiri. Hasilnya, program tersebut mulai memberikan dampak nyata bagi perekonomian keluarga.


Salah satu KPM, Unun Choirul Amin (44), mengaku setiap hari mampu menghasilkan sekitar 40 hingga 50 butir telur. Jika diuangkan, pendapatan yang diperoleh mencapai kurang lebih Rp50 ribu per hari.


“Harga telur rata-rata dibeli warga sekitar Rp26 ribu per kilogram. Hasil penjualan biasanya kami simpan atau tabung, dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk membantu bayar listrik,” ujarnya.


Menurut Unun, menjelang momentum Ramadan permintaan telur meningkat cukup signifikan. Banyak warga yang memiliki hajatan maupun kebutuhan konsumsi rumah tangga memilih membeli langsung dari peternak karena harganya lebih murah dibandingkan toko.


“Momentum menjelang Ramadan, banyak yang pesan karena harga bisa lebih murah dari toko,” tambahnya.


Hal senada juga disampaikan Sri Ambarwati (37), salah satu KPM lainnya yang merasakan manfaat tambahan penghasilan dari program tersebut.


Pendamping KPM GAYATRI Desa Mori, Mohamad Aris (40), menjelaskan bahwa pendampingan rutin terus dilakukan guna memastikan keberlangsungan usaha para penerima manfaat. Setiap minggu, tim melakukan pengecekan kondisi ternak dan perkembangan produksi.


“Pakan masih tersuplai dengan baik, dan setiap minggu kami selalu melakukan pengecekan. Kami juga membuat grup WhatsApp untuk mempermudah koordinasi dengan KPM. Setiap hari ada diskusi dan sharing tentang perawatan ayam,” jelasnya.


Di Desa Mori sendiri, jumlah penerima manfaat dari anggaran desa sebanyak 6 KPM, sementara dari Program Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebanyak 10 KPM. Total terdapat 16 keluarga penerima manfaat yang saat ini menjalankan usaha ternak ayam petelur melalui Program GAYATRI.


Program ini diharapkan mampu menjadi solusi berkelanjutan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga serta mendorong pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro. (Lis/Red)

05 November 2025

Jelang Nataru, Bojonegoro Bentengi Harga Kebutuhan Pokok, Dengan Operasi Pasar Murah

    Rabu, November 05, 2025  


BOJONEGORO – Menghadapi potensi lonjakan harga menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro bergerak cepat. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Bojonegoro telah merumuskan langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan kebutuhan pokok di pasaran.

​Langkah ini diputuskan dalam rapat koordinasi TPID di Gedung Pemkab Bojonegoro, Selasa (4/10/2025), yang melibatkan Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, BUMD, hingga pihak swasta.



​Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi untuk mengantisipasi gejolak harga menjelang akhir tahun.

​“Jangan sampai terjadi kelangkaan maupun kenaikan harga yang signifikan. Semua pihak harus aktif berkoordinasi, baik secara lisan maupun tertulis, agar distribusi dan stok barang tetap aman,” tegas Wabup Azizah.


​Untuk memastikan kelancaran distribusi, Staf Ahli Bupati Bojonegoro, Sukaemi, menyebut Pemkab akan memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Pertamina, distributor bahan pokok, dan pelaku usaha.

​

​Pemkab Bojonegoro menyiapkan dua langkah intervensi utama diantaranya adalah ​Operasi Pasar Murah (OPM) Masif yaitu

​OPM akan digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) serta Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro.

​Kegiatan ini akan menyasar berbagai titik desa dan kecamatan dengan jadwal yang diatur agar merata.


​Komoditas yang menjadi fokus utama adalah beras, telur ayam ras, dan minyak goreng, yang dikenal sebagai penyumbang inflasi terbesar.


​TPID bersama Dinas Perdagangan akan memantau harga secara ketat di pasar tradisional dan modern.

​Bagi pedagang yang kedapatan menaikkan harga melebihi ketentuan akan diberikan teguran hingga rekomendasi pencabutan izin usaha.


​Selain itu, Pemkab juga menjalin kerja sama dengan BUMN Pangan, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), untuk menjamin ketersediaan stok komoditas strategis dan melancarkan distribusi pangan ke daerah.


​“Langkah-langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi lokal dan memastikan masyarakat Bojonegoro dapat menjalani perayaan Nataru dengan tenang tanpa terbebani kenaikan harga kebutuhan pokok,” tutupnya. (Lis/Rif)

08 Maret 2025

Cantika Wahono Dilantik Sebagai Ketua Dekranasda Kab. Bojonegoro

    Sabtu, Maret 08, 2025  


SURABAYA - Ibu Cantika Wahono resmi dilantik sebagai Ketua Dekranasda Kab. Bojonegoro oleh Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur, Arumi Bachsin, Jum'at sore (07/03). Pelantikan Serentak Ketua Dekranasda Kab/Kota Se Jawa Timur yang bertempat di ruang Hayam Wuruk Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, turut disaksikan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur dan diikuti oleh Purna Pj. Gubernur Jawa Timur beserta Istri dan Purna Pj. Ketua Dekranasda Kab/Kota di Jawa Timur. 


Ketika ditemui, Cantika Wahono yang juga menjabat Ketua TPP PKK Kab. Bojonegoro, merasa bahagia atas amanah baru yang diemban. Dekranasda sebagai partner pemerintah, Dekranasda melaksanakan berbagai usaha peningkatan kualitas kerajinan dan mutu UMKM, mengembangkan potensi lokal, serta mempromosikan dan memasarkan hasil kerajinan. 


Dalam waktu dekat, Cantika menyampaikan bahwa Dekranasda akan segera mengambil langkah peningkatan UMKM di Kab. Bojonegoro. Ketua Dekrasda Kab. Bojonegoro menambahkan bahwa UMKM di Bojonegoro memiliki potensi besar untuk berkembang. Pihaknya siap untuk mendukung UMKM lokal menjadi lebih baik dan memiliki daya saing. 


"Kita menyadari, untuk mencapai tujuan besar ini perlu kerjasama dan dukungan dari segala pihak, mulai dari Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Pemerintah Daerah, serta dengan pihak swasta dan stakeholder lain. Semoga kita ke depan mampu meningkatkan kualitas UMKM kita." Terang Cantika Wahoyo Ketua Dekranasda Kab. Bojonegoro Masa Jabatan 2025-2030. 


Hal senada disampaikan dalam sambutan Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur, Arumi Bachsin mengatakan pihaknya akan memberikan dedikasi tinggi dalam membina dan memberdayakan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang kerajinan. Lebih lanjut, Ia mengatakan pada periode kepemimpinan 2025-2030 ini, pihaknya berencana untuk lebih fokus dalam memperkuat pemasaran digital bagi para pengrajin. Pemanfaatan e-commerce dan media sosial akan menjadi strategi utama untuk menjangkau pasar yang lebih luas, baik di dalam maupun luar negeri.


"Mari bersama membawa Dekranasda Jawa Timur naik ke Level yang lebih tinggi, menjadikan industri kerajinan lokal yang berdaya saing di level Nasional dan Internasional." Ungkapnya. 


Mengakhiri sambutannya, Arumi Bachsin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya, kepada Purna Pj. Ketua Dekranasda yang telah mendedikasikan waktu, tenaga dan fikirannya untuk Dekranasda Provinsi maupun Kabupaten Kota se Jawa Timur. (Ref/Lis)

11 Mei 2023

Kompak, Forkopimda Bojonegoro Menggelar Apel Sinergitas TNI – Polri dan Pemkab

    Kamis, Mei 11, 2023  


BOJONEGORO – Jajaran Forum Kominikasi Pimpinan Daerah(Forkopimda) Kabupaten Bojonegoro menggelar Apel Sinergitas TNI – Polri dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro bertempat di halaman Markas Komando(Mako) Satuan Brigade Mobil Polda Jatim (Sat Brimobda Jatim) Batalyon C Pelopor Kompi III Bojonegoro, Selasa(9/5/2023).

Apel Sinergitas dihadiri oleh Kapolres Bojonegoro, AKBP Rogib Triyanto, SIK, Bupati Bojonegoro, Dr. Hj. Anna Muawanah, Dandim 0813/Bojonegoro diwakili Pasi Ops, Wakapolres, Pejabat Utama(PJU) Polres Bojonegoro, PJU Kodim 0813/Bojonegoro, Komandan Polisi Militer Subdenpom V/2-1, Danki 3 Yon C Pelopor, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kapolsek jajaran. Sedangkan peserta Apel Sinergitas tersebut dari jajaran TNI-Polri dan Pemkab Bojonegoro.


Selaku pimpinan Apel yaitu Bupati Bojonegoro yang didampingi Kapolres Bojonegoro dan Pasi Ops Kodim 0813/Bojonegoro.


Dalam sambutannya, Bupati Bojonegoro mengatakan kegiatan apel ini sangat penting bagi kita semua, disamping untuk memantapkan kualitas pengabdian kita kepada negara dan bangsa juga sebagai momentum memelihara persatuan dan kesatuan antar sesama aparat yang ada di kabupaten Bojonegoro sehingga tercapai sinergitas yang kuat dan kokoh dalam menjalin kerjasama dalam pelaksanaan tugas di lapangan.


Masih dalam sambutannya, TNI – Polri dengan didukung Pemerintah Kabupaten

Bojonegoro adalah sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas keamanan sehingga tercipta situasi yang aman dan kondusif diharapkan pembangunan kabupaten Bojonegoro dapat berjalan dengan lancar dan tumbuh berkembang dengan baik.


“Apel Sinergitas TNI-Polri dan Pemkab Bojonegoro ini, menjadi contoh suri tauladan yang baik di masyarakat jangan mudah terprofokasi oleh isu-isu yang berkembang di media sosial yang tidak dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya, yang dapat memecah belah persatuan dan sinergitas yang telah terbentuk baik,” ucap Bupati.


Diakhir sambutannya, Bupati Bojonegoro mengajak kepada seluruh peserta Apel Sinergitas TNI-Polri dan Pemkab, tetap mempererat silahturahmi, kekompakan, kerjasama dan sinergitas sehingga dapat menjaga kabupaten Bojonegoro agar tetap

aman dan kondusif karena TNI – Polri  merupakan pelindung dan pengayom masyarakat.


Selesai Apel Sinergitas, dilanjutkan senam dan foto bersama.


Sementara itu, Kapolres Bojonegoro, AKBP Rogib Triyanto mengatakan tujuan Apel Sinergitas TNI-Polri dan Pemkab Bojonegoro dilaksanakan untuk meningkatan kembali semangat kebangsaan, rasa cinta tanah air dan rasa persatuan dan kesatuan sebagai salah satu upaya membangun karakter bangsa yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa, bagi seluruh komponen bangsa Indonesia.


“Apel ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kekompakan, kesolidan serta bersatu padu mengisi pembangunan khususnya di daerah kita Kabupaten Bojonegoro dan terciptanya Kamtibmas aman dan kondusif,” pungkas Orang nomor satu di jajaran Polres Bojonegoro ini. (Red/Rum)

14 Desember 2022

Lahan Milik Warga Diduga Diambil Oleh Pemkab Bojonegoro, Pemilik Gugat

    Rabu, Desember 14, 2022  

SeputarBojonegoro.com - Dewi Wulan


BOJONEGORO - Dugaan penyerobotan tanah milik Marman, warga Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, memasuki babak persidangan perdana di Pengadilan Negeri, Kabupaten Bojonegoro. Rabu (14/12/22).


"Hari ini agendanya adalah sidang pertama," kata Nur Aziz, SH., SIP., MH., selaku kuasa Hukum penggugat.


Dalam hal ini Aziz, menjelaskan jika dugaan perbuatan melawan hukum yang diduga oleh Pemkab Bojonegoro, ini adalah terkait tanah hak milik warga atas nama Marman, yang diklaim oleh Pemkab Bojonegoro, kemudian disertifikatkan atas sertifikat hak pakai.


"Padahal itu adalah tanah hak milik beliaunya (Marman.red) ini," ujarnya.


Yang pasti, lanjutnya, gugatan ini berawal dari tanah yang dulunya punya Salam Prawiro Sudarmo, yang kemudian tahun 1977tanah tersebut dijual oleh Salam, kepada Darus. Kemudian tahun 2011 dibeli oleh Marwan.


"Kemudian kemarin tiba-tiba tanah itu diklaim tanah milik Pemkab. Padahal itu adalah tanah milik seseorang ini dan tanpa melalui pelepasan apapun," ujarnya.


Adapun dalam kasus ini turut tergugat adalah Pemkab Bojonegoro, yang dalam hal ini adalah Bupati Bojonegoro dan turut tergugat adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bojonegoro. Kepada awak media, Aziz, menegaskan jika pihaknya berpandangan bahwa perkara ini adalah sengketa keperdataan. Sehingga dirinya menyakini bahwa kasus ini merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Bojonegoro, untuk melakukan pemeriksaan dalam perkara ini.


"Untuk masalah bukti tentunya tidak bisa kita sampaikan disini, karena itu berkaitan dengan materi pembuktian dan tentunya nanti kita akan beber dalam sidang pembuktian," tegasnya.


Aziz, juga menjelaskan jika dalam perkara ini, pihaknya telah melakukan upaya mediasi. Akan tetapi Marman, merasa keberatan atas terbitnya sertifikat hak pakai tersebut. Yang mana dasar dari penunjuk dari penerbitan sertifikat itu berasal dari tanah negara.


"Padahal nyatanya bahwa tanah objek sengketa dari tanah itu adalah berasal dari tanah hak milik. Yang tentunya kalau itu dijadikan tanah negara harus ada pelepasan," tambahnya.


Sementara itu Saifudin Fatoni, selaku Staf Pengendalian dan Penanganan Sengketa BPN Bojonegoro, menjelaskan jika dalam sengketa ini baru memasuki tahap awal. Sehingga pihaknya nanti akan mempelajari terlebih dahulu tentang replik maupun dupliknya.


Saifudin Fatoni, mengakui jika tanah tersebut telah terbit sertifikat atas nama Pemkab Bojonegoro, dengan hak pakai no 16 tahun 2022.


"Sesuai dengan permohonan dari Pemkab. Soalnya di dalam salah satu persyaratan ari permohonan hak pakai untuk Pemkab sudah tercatat sebagai aset Pemkab," pungkasnya. [red]

© 2018 SeputarBojonegoro.comDesigned by Bloggertheme9