BOJONEGORO – Menghadapi potensi lonjakan harga menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro bergerak cepat. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Bojonegoro telah merumuskan langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan kebutuhan pokok di pasaran.
Langkah ini diputuskan dalam rapat koordinasi TPID di Gedung Pemkab Bojonegoro, Selasa (4/10/2025), yang melibatkan Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, BUMD, hingga pihak swasta.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi untuk mengantisipasi gejolak harga menjelang akhir tahun.
“Jangan sampai terjadi kelangkaan maupun kenaikan harga yang signifikan. Semua pihak harus aktif berkoordinasi, baik secara lisan maupun tertulis, agar distribusi dan stok barang tetap aman,” tegas Wabup Azizah.
Untuk memastikan kelancaran distribusi, Staf Ahli Bupati Bojonegoro, Sukaemi, menyebut Pemkab akan memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Pertamina, distributor bahan pokok, dan pelaku usaha.
Pemkab Bojonegoro menyiapkan dua langkah intervensi utama diantaranya adalah Operasi Pasar Murah (OPM) Masif yaitu
OPM akan digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) serta Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro.
Kegiatan ini akan menyasar berbagai titik desa dan kecamatan dengan jadwal yang diatur agar merata.
Komoditas yang menjadi fokus utama adalah beras, telur ayam ras, dan minyak goreng, yang dikenal sebagai penyumbang inflasi terbesar.
TPID bersama Dinas Perdagangan akan memantau harga secara ketat di pasar tradisional dan modern.
Bagi pedagang yang kedapatan menaikkan harga melebihi ketentuan akan diberikan teguran hingga rekomendasi pencabutan izin usaha.
Selain itu, Pemkab juga menjalin kerja sama dengan BUMN Pangan, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), untuk menjamin ketersediaan stok komoditas strategis dan melancarkan distribusi pangan ke daerah.
“Langkah-langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi lokal dan memastikan masyarakat Bojonegoro dapat menjalani perayaan Nataru dengan tenang tanpa terbebani kenaikan harga kebutuhan pokok,” tutupnya. (Lis/Rif)
