09 Juni 2018

Pasar Takjil Jembatan Malo

    Sabtu, Juni 09, 2018  
SeputarBojonegoro.com - Ratusan warga dari beberapa kecamatan di antaranya jembatan Trucuk, Kalitidu, Malo dan bahkan dari Ngasem, Kabupaten Bojonegoro memenuhi area jembatan Yang berbatasan antara kecamatan Malo dan Kalitidu ini, Jum'at (8/6/18).
Banyaknya warga ini untuk ngabuburit guna menikmati suasana sekitar Jembatan Malo sembari berburu takjil dilokasi sekitar jembatan yang bagaikan pasar Takjil untuk berbuka puasa.
Selain itu tidak sedikit pula yang sekedar nongkrong menikmati u
Indahnya suasana dan melihat air Sungai Begawan solo yang mengalir dibawah jembatan tersebur.
“Setiap sore memang ramai mas di jembatan ini, untuk ngabuburit,” Kata Wahyu salah satu remaja dari Kecamatan Ngasem.
Yang paling menarik menurut warga yaitu mereka dapat melihat matahari terbenam dari atas jembatan. “Sunset sangat menarik, warna langit sangat indah dari sini saat menjelang buka puasa,” Pungkas Wahyu.
Warga yang kebanyakan berusia remaja ini duduk ditepi jembatan melihat suasana air Sungai Begawan Solo dan juga melihat suasana warga yang berburu takjil di ujung jembatan Malo ini.  (SBC) 

26 Februari 2018

Garansi Peran Kontraktor Lokal di Industri Migas

    Senin, Februari 26, 2018  

SuaraBojonegoro.com - Keberadaan industri migas di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dinilai belum mampu mengakomodir pengusaha lokal secara optimal. Peraturan Daerah (Perda) Nomor: 23 Tahun 2011 tentang Konten Lokal belum diterapkan maksimal.

Direktur CV Sinergi Bangun Sarana (SBS), Rahmat Aksan, menilai adanya Perda tentanh Konten Lokal sudah bagus. Hanya saja  implementasi di lapangan masih kurang maksimal. Banyak perusahaan nasional yang melakukan kegiatan di Bojonegoro belum memiliki kesadaran dalam menggandeng lokal.

"Kalau itu diterapkan, paling tidak 70 persen pekerja di sektor migas dari lokal semua," kata Aksan kepada wartawan, Senin (26/2/2018).

Oleh karena itu, Aksan berharap, siapapun Bupati Bojonegoro yang terpilih mendatang benar-benar pro rakyat dengan menegakkan Perda tersebut. Tidak hanya proyek yang masanya hanya sebentar tapi juga jangka panjang. Dengan begitu dia bisa berkiprah dengan  prestasi melebihi yang sekarang.

"Kami juga berharap, Bupati nanti bisa melibatkan kami pada proyek-proyek lainnya di luar sektor migas," tandas pengusaha asal Desa Bonorejo, Kecamatan Gayam ini.

Senada disampaikan Direktur CV Jawa Expres, Hadi. Dia berharap  kedepan harus benar-benar diterapkan dalam kegiatan di industri migas. Salah satunya di proyek Lapangan gas Jambaran-Tiung Biru (J-TB) yang sebentar lagi dimulai.

"Harus ada sanksi bagi siapapun yang melanggar," tegas Hadi dikonfirmasi terpisah.

Menurutnya, keberadaan BUMD yang ditunjuk sebagai koordinator kontraktor lokal dalam proyek di J-TB kiprahnya  masih belum maksimal.

"BUMD sendiri kurang aktif dalam menjalin koordinasi dan komunikasi dengan kita," tukasnya.


Dia berharap, Bupati mendatang bisa merangkul semua kontraktor lokal, dan tidak berpihak pada salah satu atau membeda-bedakan. Sehingga, semua bisa sama rata dan sama rasa dalam mendapatkan pekerjaan.

"Bupati yang baru harus berpihak pada kami, rakyat kecil. Jangan pada salah satu atau golongan saja," tegasnya.

Untuk membuat pengusaha nyaman, tambah Hadi, adalah dengan memfasilitasi kontraktor lokal setiap ada proyek baik nasional, daerah, maupun yang tercover dalam APBD.

"Selama ini, Pemkab itu kurang dekat dengan kontraktor lokalnya," tandas Hadi.

Menanggapi keluhan kontraktor lokal, salah satu calon wakil (Cabup) Bojonegoro, Soehadi Moeljono, mengakui jika implementasi Perda Kontel selama ini belum maksimal. Karena itu, kedepan sangat perlu dilakukan pengawasan lebih ketat, agar regulasi tersebut dapat melindungi dan memberikan manfaat kepada masyarakat lokal.

Kedepan apa yang bisa dikerjakan oleh masyarakat lokal harus diberikan ke lokal. Karena itu kita akan bersinergi dengan semua pihak, agar kedepan masyarakat dan investor sama-sama tidak merasa dirugikan.

"Artinya masyarakat bisa terlibat, dan investor merasa nyaman melakukan kegiatannya," jelas mantan Sekda Bojonegoro yang dalam Pilkada Bojonegoro 2018 ini berpasangan dengan Kader Muslimat NU, Mitraoatin.(Bid/Red)

*) Foto: Ilustrasi pekerja di Proyek Migas

23 Februari 2018

Inilah Pengganti Dirut Lama PDAM

    Jumat, Februari 23, 2018  
Reporter : Bima Rahmat

SuaraBojonegoro.com - Bupati Bojonegoro melantik Direktur Umum (Dirut) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bojonegoro, Sukahana, sebagai dirut baru masa bakti 2018-2022 di rumah dinas bupati setempat, Jum'at (23/02/18).

Sukahana, menggantikan dirut lama, Dahlia Adiyanti. Pelantikan dipimpin langsung Bupati Bojonegoro, Suyoto. Dalam sambutannya bupati dua periode ini menyatakan, saat ini untuk suplai air bersih sangat dibutuhkan sebagian wilayah yang terendam banjir.

"Suplai air bersih saat ini diperlukan bagi warga di musim banjir seperti sekarang," katanya.

Pria asal Kecamatan Kanor ini menuturkan, bahwa PDAM harus mampu memberikan akses air bersih bagi warga Bojonegoro, serta memberikan layanan yang terbaik.

"Kalau ada orang yang sakit karena air, maka PDAM harus merasa berdosa," ujarnya.

Sementara itu, Sukahana kepada awak media menuturkan, pihaknya menarjet di wilayah Kedungadem. Pasalnya, di kecamatan inilah yang menurutnya menjadi basis kekeringan di wilayah Kabupaten Bojonegoro.

"Tentunya yang menjadi prioritas kami adalah tentang pelayanan, kalau bisa Bojoengoro, jangan samapai ada pemadaman," katanya.

Terkait dengan keluhan warga Bojonegoro, keruhnya air, pihaknya bakal mengevaluasi tetang hal itu. Sedangkan, untuk infrastuktur, ia menegaskan sampai saat ini masih jauh dari kurang.

"Sedangkan untuk pelanggan sendiri, kita targetkan minimal ada 3.000 pertahun, harus melebihi target," pungkasnya. (bim/yud).

Tingkatkan Kesejahteraan, Siap Fasilitasi Pemasaran Produk Usaha Mikro

    Jumat, Februari 23, 2018  
Reporter: Abid Amrullah

SuaraBojonegoro.com - Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI)   Bojonegoro, Jawa Timur,  membuka lebar bagi perempuan yang ingin mengembangkan usahanya. Organisasi ini merupakan jaringan untuk mengembangkan usaha bagi perempuan.

Ketua IWAPI Bojonegoro, Ari Artiningsih (48), menjelaskan, di dalam lembaga ini berbagai usaha baik mamin maupun non mamin bisa bergabung. Sebagian besar perempuan yang tergabung merupakan ibu rumah tangga yang memiliki keinginan untuk berkembang.

"Karakteristik pengusaha perempuan di Bojonegoro itu masih belum berani untuk keluar daerah," ungkapnya.

Selama ini IWAPI mendapat fasilitas dari pemerintah pusat,  maupun provinsi dalam bentuk pelatihan, promosi, dan kerjasama dengan perbankan sebagai pinjam modal.

"Kalau ada dukungan dari pemerintah daerah, justru akan lebih baik," pungkasnya.

Ditemui terpisah, Kepala Badan Pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Bojonegoro, Adi Witjaksono, mengatakan,  Pemkab sebenarnya telah memberi bantuan berupa pelatihan, dan pendampingan kepada ibu-ibu rumah tangga. Akan tetapi minat warga untuk mengikutinya masih belum tinggi.

Kegiatan yang paling banyak berupa pelatihan membuat roti kering. Itu sesuai permintaan warga.

"Ada 56 orang dari 28 kecamatan yang kami beri pelatihan secara rutin setiap tahun,  programnya berupa  upaya peningkatan pendapatan keluarga," ujarnya.

Salah satu Calon Wakil Bupati (Cawabup) Bojonegoro, Mitroatin mengakui pentingnya peran perempuan khususnya ibu rumah tangga dalam menguatkan perekonomian keluarga maupun Bojonegoro secara umum. Untuk itu perlu diberdayakan dengan memberikan usaha agar mereka mandiri dan kemudahan akses permodalan melalui perbankan, dan lembaga keuangan agar bisa mengembangkan usahanya.

"Kita juga akan memfasilitisasi pemasarannya. Karena selama ini masalah ini yang dialami pengusaha perempuan maupun ibu rumah tangga yang akan merintis usaha," jelas kader NU yang berpasangan dengan Cabup Soehadi Moeljono.

Untuk mendukung pengembangan bisnis tersebut, lanjut Bu Mit,  panggilan akrabnya, akan disinergikan dengan pemanfaatan dan kelengkapan teknologi informasi di tingkat pedesaan, agar pengusaha wanita bisa juga dapat memasarkan hasil produksinya lebih luas.

"Itu akan memudahkan mereka untuk mencari jejaring dalam mengembangkan bisnisnya," pungkas mantan Ketua DPRD Bojonegoro ini. (Bid/Lis)

Foto: Dok. SB

Program Industri Rumahan untuk Ibu Rumah Tangga Untuk Peningkatan Ekonomi

    Jumat, Februari 23, 2018  
Reporter: Monika

SuaraBojonegoro.com - Tak semua perempuan di Kabupaten  Bojonegoro menggeluti kegiatan industri rumahan, padahal usaha ini sangat membantu ekonomi keluarga.

Terbukti diantara kaum ibu yang menggeluti industri kecil tersebut, perekonomian keluarganya lebih baik. Bahkan, sampai ada yang meninggalkan  pekerjaan yang mapan demi profesi baru di rumah sendiri.

Seperti halnya apoteker,  Sri Utami (35), warga Desa Sukorejo. Ibu muda ini memilih menggeluti kerajinan tangan berbahan limbah kayu dari usaha mebel suaminya.

Pemilik UD Rumah Telur Meubel & Craft ini, melihat potensi limbah untuk dijadikan sovenir dan barang berharga lainnya. Selain itu dengan usaha di rumah, dia bisa mengikuti tumbuh kembang anaknya.

Kreativitas Mbak Utami, begitu dia akrab disapa,  memadukan limbah kayu dengan cangkang telur menjadi tas, kalung,  gantungan kunci, dan aneka sovenir lainnya.

 Pengerjaan limbah kayu menjadi barang jadi, diakui Mbak Utami, tidak mudah, dan butuh waktu lama. Usaha ini melibatkan warga dengan sistem borong kerja.

"Untuk satu tas yang pengerjaannya lebih  rumit apalagi pakai kulit telur, butuh waktu sampai empat hari," jelasnya.

Selain dipasarkan di Bojonegoro, kini produk usaha rumahan itu, mulai merambah pasar di tempat-tempat wisata di Jakarta, Bandung, Biak, Balikpapan, Sidoarjo, Surabaya, Gresik, dan Tuban.

Untuk masalah pasar, dia dibantu Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker), dan Dinas Perdagangan setempat.
Biasanya melalui pameran, dan tempat-tempat pusat oleh-oleh Jatim dan Dekranasda.

"Ingin mengajak ibu-ibu sekitar yang masih nganggur biar tergerak hatinya untuk berkreasi juga. Biar tidak mengandalkan uang dari suami saja," pungkasnya.

Senada disampaikan Meirina Suminartyaningsih, pengrajin kraf asal Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro. Karena tuntutan sebagai ibu rumah tangga, dia  meninggalkan pekerjaan disebuah lembaga keuangan di Bojonegoro, kemudian menggeluti usaha kraf.

Kerajinan kraf dengan bahan baku kain perca  dilakoni, Mei, sapaan akrabnya, Meirina di sela- sela rutinitas mengurus anak-anak dan suaminya di rumah.

"Ada banyak hasil kerajinan yang saya buat, seperti anyaman, mainan anak-anak, tas, dompet, dan masih banyak lagi," imbuh Mei, sapaan akrabnya.

Kreatifitasnya makin berkembang dengan keeajinan Decoupage, kini banyak diminati masyarakat. Decoupage merupakan kerajinan atau bentuk seni berbahan potongan kertas, lalu ditempel pada objek dan dilapisi dengan pernis atau pelitur.

"Itu saya pelajari dari  internet," kata Mei.

Produknya pun dipasarkan melalui media sosial, seperti facebook dan instagram. Kebanyakan peminatnya dari luar Bojonegoro.

Dari hasil kerajinan itu  Mei mendapat pendapatan yang lumayan, untuk menopang ekonomi keluarga. Kini warga  Bojonegoro yang mulai mengenal hasil kerajinannya.

"Kesulitan saya ada di tekhnologi, saya ini termasuk gagap tekhnologi karena harus melalui media sosial, jadi harus sering belajar update sendiri," tandasnya seraya tersenyum.

Dia katakan, selama ini belum ada pelatihan atau pendampingan dari Pemkab Bojonegoro bagi pengusaha kecil. Begitu juga untuk bantuan modal maupun peralatan. Justru selama ini Mei yang kerap memberikan pelatihan dan pendampingan kepada ibu-ibu.

Dirinya berharap, Pemkab  kedepan dengan bupati yang baru bisa memperhatikan pengusaha kecil sepertinya. Perhatian tersebut tidak hanya berupa pemberian modal atau pendampingan saja, tetapi juga membantu memasarkan produk.

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Bojonegoro, Adi Witjaksono, mengaku selama ini telah memberikan pelatihan dan pendampingan kepada ibu-ibu rumah tangga.

Kegiatannya   kebanyakan berupa pembuatan roti kering,  sesuai permintaan para ibu rumah tangga.  Termasuk juga pelatihan kepada istri kepala desa, agar dikembangkan kepada warga desanya.

Adi mengungkapkan,  kendala yang dialami adalah kurangnya minat masyarakat mendapatkan pelatihan  dalam mengembangkan usaha. Hanya orang-orang tertentu yang bertahan, dan benar-benar mendapatkan manfaat dari bantuan tersebut.

Menanggapi hal itu, salah satu Calon Waki Bupati (Cawabup) Bojonegoro, Mitroatin, menyatakan, kedepan akan memberdayakan kaum perempuan khususnya ibu-ibu rumah tangga agar mereka memiliki usaha yang dapat menopang ekonomi keluarga.

Sedangkan skemanya berupa, program ekonomi rumahan dengan meningkatkan kemampuan bisnis bagi usaha Ultra-Mikro.  Terutama bagi perempuan dan ibu rumah tangga, dalam mengembangkan bisnis berbasis rumah tangga  yang memanfaatkan teknologi informasi.

Untuk masalah permodalan, akan bersinergi dengan perbankan dan lembaga keuangan untuk memfasilitasi permodalan. Sekaligus mendampingi  pemasaran dari produk yang dihasilkan.

"Agar usaha yang digeluti dapat berjalan, dan berkembang sehingga dapat mewujudkan perekonomian yang tangguh," tegas Bu Mit yang berpasangan dengan Cabup Soehadi Moeljono di Pilkada Bojonegoro. (Nik/Lis)

Foto: Dok. SB

22 Februari 2018

Siapkan BUMDes Sebagai Motor Ekonomi Desa

    Kamis, Februari 22, 2018  
Reporter: Monika

SuaraBojonegoro.com - Pengembangan potensi desa tidak sekadar mengangkat eksistensi desa, sumber pemasukan juga dibutuhkan agar masyarakatnya mandiri. Diantara penopang ekonomi desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Diantara BUMDes di Kabupaten Bojonegoro yang sudah menggeliat adalah di Desa Rendeng, Kecamatan Malo. Unit usaha ini berhasil menangkap peluang usaha di bidang kerajinan gerabah yang merupakan potensi di desa tersebut.

 Ketua BUMDesa Rendeng, Mujtaba,  mengatakan, gerabah merupakan salah satu sumber mata pencaharian masyarakat sekitar, sehingga menjadi daya tarik wisata edukasi.

 “Kita kerja sama dengan karang taruna mengelola produksi gerabah menjadi edukasi wisata," ujarnya kepada wartawan, Rabu (21/2/2018).

 Destinasi itu BUMDes mampu menggerakan perekonomian masyarakat, dan menyumbang pendapatan desa. Beberapa kegiatan usahanya diantaranya, menjual produk gerabah, souvenir, dan membuat event.

 Kerjasama yang baik antara BUMDes dengan masyarakat selama ini sangat baik, juga didukung Pemda setempat. Misalnya, dari Bappeda, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker), maupun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar).

 "Bentuk dukungannya seperti pelatihan maupun pembangunan infrastruktur,” ungkap Mujtaba.

Saat ini BUMDes Rendeng bersama pemerintah desa menggelar  Festival Gerabah, sebagai ajang promosi Desa Rendeng sebagai  desa wisata gerabah.

Secara terpisah Ketua BUMDes Muji Rahayu Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam, Edi Suparmin, mengatakan, keberadaan BUMDes  dapat memperkuat lembaga-lembaga ekonomi desa. Sekaligus  menjadi alat pendayagunaan ekonomi lokal sesuai potensi desa.

 "Melalui BUMDes kita bisa saling sinergi, bergotong royong, dan menggalang kekuatan ekonomi demi mewujudkan kemakmuran masyarakat desa,” tegas Edi Suparmin.

 BUMDes Muji Rahayu saat ini bermitra dengan kelompok peternak mengembangkan usaha peternakan. Sistemnya bagi hasil antara kelompok peternak dari Mojodelik dengan BUMDes.

 "Jika rintisan usaha ini sukses, kita akan mengelola usaha lainnya," tegas Parmin.

 Diakuinya, sejak berdiri pada Juli 2017  hingga saat ini belum ada bantuan dari Pemerintah Desa Mojodelik, maupun Pemkab Bojonegoro. Padahal apabila BUMDes diberi modal, maka dapat mengembangkan usaha dan membantu mempercepat kesejahteraan masyarakat desa.

 “Karena itu, kami sangat berharap, Bupati Bojonegoro yang baru nanti benar-benar memperhatikan BUMDes. Memberikan pendampingan, pelatihan dan membantu permodalan,” harapnya.

Sedangkan warga Mojodelik, Gunawan, menilai, keberadaan BUMDes penting karena dapat memfasilitasi usaha-usaha kecil di desa, agar berkembang sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 “Misalnya usaha air bersih melalui HIPPAM, usaha bisnis penyewaan melalui usaha alat transportasi, perkakas pesta, dan masih banyak lagi peluang usaha yang bisa ditangkap," sambung Gunawan.

 Data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bojonegoro menyebut, dari 419 desa saat ini sudah terbentuk 223 BUMDes, dan sekitar 100 diantaranya masih aktif.

 DPMD terus mendorong semua pemerintah desa membentuk BUMDes untuk menambah Pendapatan Asli Desa (PADes). Sekaligus  sebagai lembaga ekonomi untuk menyejahterakan masyarakat desa.

 "Sirkulasi ekonomi dan keuangan tidak keluar dari desa. Pemerintah desa juga bisa melakukan penyertaan modal kepada BUMDesa," sambung Kasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa, DPMD Bojonegoro,  Ajir, saat dikonfirmasi wartawan secara terpisah.

Dengan pembentukan BUMDes ini dapat memanfaatkan potensi desa, baik dari segi peternakan, penjualan, pariwisata, pembayaran listrik, pulsa, simpan pinjam, pengelolaan bank sampah, maupun lembaga sosial masyarakat. Unit usaha desa ini bisa kerjasama dengan perbankan.

 Dia mencontohkan, BUMDes Maju Bersama di Kecamatan Sugihwaras, gabungan dari BUMDes dari Desa Bulu, Panunggalan, dan Desa Siwalan. Mereka  mengembangkan usaha simpan pinjam, maupun bidang pertanian.

"Perkembangan BUMDesa ini tergantung pemerintah desa, pemerintah kabupaten sifatnya memfasilitasi dan mendorong," jelasnya.

 Dia mengakui yang masih menjadi kendala BUMDes saat ini adalah segi sumber daya manusia (SDM), dan modal usaha.

Saat diminta tanggapan terkait kondisi BUMDes,  salah satu Cabup Bojonegoro, Soehadi Moeljono, mengatakan, sebenarnya dia bersama pasangannya Cawabup Mitroatin, telah menyiapkan program khusus untuk  pengembangan BUMDes.

Diantaranya, akan didampingi program pelatihan bidang manajerial, kelembagaan, dan bisnis agar seluruh BUMDes makin matang. Apabila BUMDes bisa menjadi motor penggerak perekonomian desa, maka kesejahteraan warga bisa tercapai.

 “Ini sangat penting agar BUMDes lebih professional dalam mengelola usahanya. Sehingga investor atau mitra yang digandeng akan lebih percaya untuk berinvestasi,” kata Pak Mul, sapaan akrabnya.

Dalam kurun lima tahun ke depan, pihaknya juga telah menyiapkan pembangunan desa berorientasi pada karakteristik khas sumber daya lokal, dan sumber daya potensial yang dapat menjadi unggulan desa.

Hal itu untuk menguatkan perekonomian desa, dan modal sosial budaya desa, sesuai kaidah one village, one product.

 “Melalui program ini BUMDes akan lebih mudah mengembangkan dan mengelola usahanya,” pungkas mantan Sekda Bojonegoro tersebut.(Nik/Red)

Foto: Dok. suarabojonegoro.com

20 Februari 2018

Siapkan Program Pendampingan Investasi di Desa

    Selasa, Februari 20, 2018  
Reporter : Monika

SuaraBojonegoro.com - Desa sekitar pengeboran migas di Bojonogoro, Jawa Timur, masih minim mendapatkan pendampingan untuk menangkap investasi yang akan masuk ke wilayahnya. Padahal banyak peluang investasi dari industri turunan kegiatan migas yang sedang berjalan.

"Selama ini pendampingan yang diberikan kepada perangkat desa hanya terkait administrasi desa dan kinerja sesuai aturan yang ada di dalam UU desa," kata Kepala Desa Gayam, Winto kepada suarabanyuurip.com, Selasa (20/2/2018).

Selama ini belum ada investor yang melakukan investasi di wilayahnya meski Desa Gayam berada di ring satu Lapangan Banyuurip, Blok Cepu, maupun akses utama menuju Lapangan Unitisasi Gas Jambaran-Tiung Biru (J-TB).

"Belum ada yang membuka usaha besar di desa kami. Baik itu pabrik, maupun industri kecil seperti makanan dan minuman," ungkap Winto.

Menurutnya, jika ada investor masuk sudah seharusnya berkoordinasi dengan pihak desa. Supaya tata ruang sebagai salah satu persyaratan pendirian pabrik atau industri bisa terpenuhi termasuk keterlibatan tenaga kerja.

"Sebenarnya dulu sudah ada investor yang akan membangun pabrik pupuk, tapi belum ada kabar kelanjutannya," tandasnya.

Winto berharap,  pengembangan lapangan J-TB bisa berdampak positif, baik peluang usaha maupun keterlibatan tenaga kerja lokal. Apalagi Perda 23 tahun 2011 tentang Konten Lokal terbukti belum memberikan efek positif terhadap warga Gayam.

Senada disampaikan Sekretaris Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Hantoyono. Meskipun tidak ada pendampingan dari pemerintah daerah terkait program insentif investasi, namun pemerintah desa mampu memfasilitasi investor yang masuk ke desa ring 1 Lapangan Sukowati, Blok Tuban.

"Ada tim desa yang menangani kedatangan investor termasuk investor yang akan mengelola Pasar Desa Ngampel," sambung Hantoyono dikonfirmasi terpisah.

Meskipun pasar desa Ngampel masih dalam proses izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin gangguan (HO) dari Dinas Penanaman Modal dan Perizianan Terpadu Satu Pintu, namun sudah ada investor lain yakni gudang distributor makanan dan minuman kecil yang memberikan kontribusi positif untuk desa, salah satunya keterlibatan tenaga kerja.

"Banyak warga yang selesai kontrak di Lapangan Sukowati bekerja di gudang tersebut," tandasnya.

Selama ini, menurut Hantoyono, keberadaan Perda Konten Lokal dinilai sudah memberi kekuatan hukum pada desa, untuk keterlibatan tenaga kerja lokal baik industri migas maupun lainnya.

"Setiap ada investor datang ke wilayah kami, selalu ada penekanan pada Perda ini. Kalau tidak mau menuruti ya angkat kaki saja dari Ngampel," tandasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Bojonegoro, Djumari, menjelaskan, Pemerintah Desa (Pemdes) saat ini lebih leluasa dalam pengelolaan investasi pembangunan daerahnya. Apalagi desa memiliki sumber pendapatan dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang cukup besar.

Keberadaan desa secara formal diakui dalam Undang-undang No 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Daerah nomor 27 tahun 2005 tentang Desa. Dalam peraturan tersebut pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

"Investasi terkait dana desa itu kewenangannya dikelola sendiri oleh pemerintahan desa," ujar Djumari, Selasa (20/2/2018).

Anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa itu sepenuhnya untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa. Secara umum  perkembangan pembangunan desa berdasarkan tipologinya cukup lumayan. Itu bisa dilihat dari profil desa.

Menurut Djumari, dalam hal investasi desa pihaknya hanya bisa memantau dari pencairan alokasi dana desa. Namun demikian, dalam aturan yang baru, laporan pengelolaan dana desa pada tahun 2018 harus menyertakan RAB.

"Tahun sebelumnya belum ada RAB-nya, tahun ini harus ada karena masuk Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)," pungkasnya.

Masih minimnya keterlibatan warga lokal dalam kegiatan industri, dan minimnya investasi masuk desa mendapat perhatian serius dari mantan Sekda Bojonegoro, Soehadi Moeljono.

Dinilainya, hal itu akibat SDM warga masih harus ditingkatkan kualitasnya, agar bisa bersaing dibursa kerja. Sementara perangkat desa juga sudah saatnya diberikan program agar kapasitasnya dalam menggaet investor, dan berinvestasi di desa makin berkembang.

"Kedepan Perda Konten Lokal akan kita dukung dengan peningkatan kemampuan tenaga kerja lokal, melalui pelatihan keterampilan yang bekerjasama dengan kalangan industri.  Nantinya mereka bisa memenuhi kebutuhan teknis industri migas dan  produk turunannya," jelas Pak Mul, sapaan akrabnya.

Selain itu, sangat penting  memberikan pelayanan perijinan untuk investasi dan usaha bisnis, serta pembentukan koperasi dan BUMDes, secara elektronik, yang mudah, sederhana, cepat, dan tepat.

"Berbagai program tersebut, akan menaikkan kualitas warga dan perangkat desa sehingga mampu mengembangkan BUMDes untuk kesejahteraan warga desa," pungkas Cabup yang berpasangan dengan mantan Ketua DPRD Bojonegoro Mitroatin tersebut.  (Nik/Lis)

19 Februari 2018

Investor Nyaman, Bojonegoro Siapkan Tenaga Terampil

    Senin, Februari 19, 2018  
Reporter: Monika

suarabojonegoro.com - Pemkab Bojonegoro sepertinya  belum memberikan pendampingan secara maksimal kepada Pemerintah Desa (Pemdes), terkait bagaimana menjaring investor agar bisa masuk ke desa-desa di wilayah setempat.


Bagi desa yang dekat dengan industri hal itu tak begitu berpengaruh. Menjadi berbeda jika lokasi desa tak ada industri.


Kepala Desa Campurejo, Kecamatan Bojonegoro, Edi Sampurno, mengatakan, selama ini belum pernah mendapatkan pendampingan terkait cara menarik investor untuk berinvestasi di desanya.


Hanya saja, meski tidak melakukan promosi, namun sudah ada investor yang mendirikan dua rumah sakit swasta. Keberadaan rumah sakit tersebut, secara otomatis, perekonomian warga di sekitar Lapangan Minyak dan Gas Bumi (Migas) Sukowati, Blok Tuban, ini menjadi meningkat.


"Banyak industri ikutan yang berdiri di sekitar rumah sakit, seperti apotek, rumah makan, warung, pedagang kaki lima, dan lain sebagainya," kata Edi Sampurno, Senin (19/2/2018).


Selama ini, keberadaan investor yang akan berinvestasi di wilayahnya selalu berkoordinasi dengan Pemdes. Sehingga bisa melakukan intervensi dalam  keterlibatan tenaga kerja, apalagi upah umum pedesaan di Bojonegoro sebesar Rp1.005.000 per bulan.


"Kita dorong para pengusaha untuk melibatkan tenaga kerja disana," tandasnya.


Menurutnya, Perda 23 tahun 2011 tentang Konten Lokal masih belum dikatakan maksimal. Masih banyak warga lokal yang tidak terlibat pada industrialisasi migas di wilayahnya.


"Jangankan tenaga kerja lokal, pengusaha kecil saja sulit bisa bekerja. Selain kebutuhan tenaganya sedikit, modal untuk ikut usaha didalam proyek migas tergolong besar," pungkasnya.


Di lain sisi Pemkab  Bojonegoro, terus berupaya meningkatkan minat investor agar berinvestasi dengan memberikan insentif. Saat ini, sudah ada puluhan investor yang berinvetasi di Bojonegoro, termasuk pembangunan pabrik sepatu dan plastik di Kecamatan Baureno.


"Adanya insentif ini memberikan keuntungan tersendiri bagi investor," kata Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Bojonegoro, Rahmat Djunaidi.


Pemberian insentif investasi mendukung program pemerintah untuk padat karya. Misalnya, memberikan bonus kepada investor yang menyerap tenaga kerja di atas 200 orang serta lainnya.


"Dengan masyarakat mendapat pekerjaan, maka daya beli masyarakat secara otomatis juga akan meningkat," tukasnya.


Menurutnya, menarik investor adalah domain pemerintah daerah, sehingga desa hanya berpartisipasi dalam perektrutan tenaga kerja saja.


"Desa harus maksimal mendata warganya supaya terlibat dalam pekerjaan tersebut," pungkasnya.


Menanggapi kondisi tersebut, Cabup Bojonegoro, Soehadi Moeljono, mengatakan,

saat ini terjadi  persaingan sengit  dalam bidang tenaga kerja di industri Migas maupun non Migas. erja di era sekarang ini. Oleh karena itu diperlukan penyiapan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja lokal agar memiliki daya saing.


"Kedepan kita akan bersinergi dengan perusahan industri migas untuk meningkatkan kemampuan melalui pelatihan keterampilan,  agar pemuda Bojonegoro menjadi  tangguh yang bisa memenuhi kebutuhan teknis industri migas, dan produk turunan pendukungnya," tegas Pak Mul- sapaan akrab Soehadi Moeljono ini.


Sedangkan bagi investor, lanjut birokrat selama 32 tahun sebagai  PNS ini, pihaknya telah menyiapkan program pelayanan perijinan untuk investasi dan usaha bisnis, serta pembentukan koperasi dan BUMDes, secara elektronik yang mudah, sederhana, cepat, dan tepat.


"Kami yakin investor akan merasa nyaman dan aman mengembangkan usahanya di sini. Dengan begitu akan membuka lapangan kerja dan usaha baru bagi warga sekitar," pungkas mantan Sekda Bojonegoro yang dalam Pilkada Bojonegoro 2018 berpasangan dengan Kader NU, Mitroatin, sebagai Cawabupnya. (nik/red)

17 Februari 2018

Harapkan Asuransi Pertanian Mampu Lindungi Petani

    Sabtu, Februari 17, 2018  
Reporter: Abid Amrullah

suarabojonegoro.com - Program asuransi pertanian dirasakan sangat membantu para petani di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Sebagian besar petani yang tergabung dalam kelompok tani sudah mendaftarkan lahan pertaniannya.

Ketua Kelompok Tani Gangsar, Desa Kedungarum, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Parlan, mengungkapkan, sebanyak 180 anggota yang tergabung dalam kelompoknya sudah mendaftar sebagai peserta asuransi pertanian.

"Ada lahan pertanian anggota kelompok seluas 122,3 hektare  yang sudah didaftarkan asuransi Pertanian," ujarnya kepada wartawan, Sabtu (17/2/2018).

Sejauh ini asuransi pertanian sangat membantu petani. Apalagi, di wilayah Kanor dan sekitarnya sering terjadi bencana banjir luapan Bengawan Solo.

"Sudah berjalan empat musim dan sudah ada yang mengklaim karena bencana banjir," kata Parlan.

Sementara, Ketua Kelompok Tani Karya Tani 2 Desa Semanding, Suwito (59), mengatakan, di desanya yang tergabung di kelompok tani ada lahan pertanian seluas 97 hektar.

Petani yang tergabung dalam kelompoknya sebagian besar lahannya daerah rawan banjir. Asuransi pertanian sangat membantu petani jika mengalami gagal panen akibat bencana.

Sedangkan petani yang mengalami kerugian gagal panen akibat bencana, bisa melakukan klaim asuransi sebesar Rp6 juta per hektar.

"Per hektarnya, premi sebesar Rp38 ribu dan mendapat subsidi dari pemerintah menjadi Rp18 ribu yang dibayarkan setiap musim panen," ungkapnya.

Saat ditemui secara terpisah salah satu Cabup Bojonegoro, Soehadi Moeljono, mengakui, pentingnya memberikan perlindungan kepada petani melalui penyediaan asuransi pertanian, bagi usaha di bidang pertanian. Program asuransi ini akan dikembangkan lagi ke sektor peternakan, perikanan, dan perkebunan.

"Kita juga akan memberdayakan petani dan petani hutan melalui penguatan kelembagaan petani dan intensifikasi pertanian," tegas mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Bojonegoro.

Selain memberikan perlindungan dan memberdayakan petani, lanjut Pak Mul-sapaan akrab Soehadi Moeljono,  penyediaan jaringan sarana irigasi dan air bagi pertanian juga sangat penting.

"Pembangunan Waduk Gongseng dan menghidupkan tanah Solo valley mulai Kecamatan Ngraho sampai Baurno, ini harus dipercepat sehingga petani di wilayah selatan bisa lebih sejahtera," tandas Cabup yang berpasangan dengan Kader Muslimat NU, Mitroatin itu.

Selain itu, kedepan seluruh jalan desa dan akses ke sentra pertanian harusnya dibangun dengan konstruksi cor. Ini akan mempermudah akses pertanian, dan untuk percepatan kesejahteraan masyarakat. (bid/red)

16 Februari 2018

Program Harga Stabil Disaat Panen Raya

    Jumat, Februari 16, 2018  
Reporter: Monika

suarabojonegoro.com - Persoalan yang kerap dihadapi petani Bojonegoro, Jawa Timur adalah turunnya harga gabah di tingkat petani saat panen raya.

Problema klasik ini terjadi, karena ketersediaan beras maupun gabah cukup tinggi, sehingga harganya rendah. Sementara pengendalian harga tergantung kepada para tengkulak yang langsung memborong gabah petani.

Seorang petani di Desa Kedungarum, Kecamatan Kanor, Sarjono,  mengungkapkan,  saat memasuki musim panen raya, harga gabah di tingkat petani pasti mengalami penurunan. Panan raya terakhir yakni pada pertengahan hingga akhir bulan Januari 2018 lalu, harga gabah kering sawah mengalami penurunan dari Rp6000, menjadi Rp5.000 perkilogram.

"Pengalaman tahun sebelumnya, harga gabah bisa turun sampai Rp3.000 perkilogramnya. Tergantung kualitas gabahnya," ungkapnya di samping Harto, petani lainnya.

Di Kecamatan Kanor, petani padi bisa panen  tiga kali setiap tahun, karena memanfaatkan irigasi dari Bengawan Solo. Petani yang mengandalkan pertanian sawah tadah hujan setiap tahun hanya bisa panen satu kali. Selebihnya ditanami palawija maupun jagung.

Lahan tadah hujan berada di bagian selatan Bojonegoro, diantaranya, di Kecamatan Tambakrejo, Ngambon, Ngasem, Bubulan, Temayang, Sugihwaras, Kedungadem,Kepohbaru, Gondang, maupun Kecamatan Sekar.

Kesulitan yang dialami petani di wilayah selatan saat ini, ungkap Ngajianto (30), Warga Dusun Jatirejo, Desa Deling, Kecamatan Sekar,
sekarang petani masih kesulitan mendapat pupuk.

"Siapapun yang terpilih jadi bupati nanti, kami berharap masalah selama ini dihadapi petani bisa teratasi," harap Ngajianto.

Di wilayah selatan, selain mengandalkan pertanian padi, petani yang berada jauh dari aliran irigasi sungai ini memanfaatkan lahan hutan untuk pertanian.

Salah satu anggota LMDH Wono Hijau, Kasto, warga Dusun Ngampel, Desa Deling, Kecamatan Sekar, mengatakan, persoalan yang sering dihadapi petani di kawasan hutan  adalah sulitnya mendapatkan pupuk serta akses jalan pertanian yang tak sesuai harapan.

"Saat bertemu kami di acara LMDH beberapa waktu lalu,  Pak Mul berkata rencananya pembangunan jalan poros desa akan dilakukan dengan beton,  dan gang kecil menggunakan paving sehingga memudahkan akses transportasi warga, dan hasil pertanian," terang Kasto.

Saat dikonfirmasi Cabup Bojonegoro, Soehadi Moeljono, tak menampik jika telah bertemu dengan sejumlah LMDH di wilayah Sekar. Diakui telah menyampaikan program pertanian kepada pengurus dan anggota LMDH di wilayah Sekar dan sekitarnya.

Dia katakan, pihaknya telah menyiapkan program untuk mengendalikan  harga gabah saat panen raya,  dan meningkatkan sumber daya petani agar kualitas panen meningkat.

"Kita akan bersinergi dengan Bulog untuk menyerap gabah petani sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi)," tegas  Ketua Himpunan Kerukunan Tani (HKTI) Bojonegoro itu.

Pak Mul, sapaan akrab Soehadi Moeljono, juga telah menyiapkan program air untuk semua dengan melakukan percepatan pembangunan Waduk Gongseng, beserta jaringan sarana irigasi persawahan untuk memenuhi kebutuhan pengairan. Melalui itu  ketimpangan sektor pertanian, antara wilayah utara dan selatan Bojonegoro yang terjadi selama ini dapat teratasi.

"Dengan begitu sektor pertanian di wilayah selatan dapat terangkat dan kesejahteraan petani meningkat lebih cepat," tutur mantan Sekretaris Daerah ( Sekda) Bojonegoro itu.

Ditambahkan, infrastruktur pertanian akan diintegrasikan dengan program jaringan infrastruktur jalan, dan jembatan yang dipadukan dengan ketersediaan moda transportasi publik yang menjangkau seluruh desa, instansi layanan publik, dan terutama kawasan pertanian, pariwisata, dan industri migas.

"Kami yakin akan dapat mewujudkan Bojonegoro tangguh dan bersinergi untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan," tegas Cabup yang berpasangan dengan Kader NU, Mitroatin itu. (nik/Red)

Pedagang Kecil Dibantu Permodalan

    Jumat, Februari 16, 2018  
Reorter: Abid Amrullah


SuaraBojonegoro.com- Pengusaha kecil dan pedagang kecil di wilayah Kabupaten Bojonegoro ternyata, masih  ada yang kesulitan mendapatkan modal, dan pinjaman permodalan ke bank. Sulitnya akses inilah mengakibatkan tak sedikit dari mereka terjebak dalam utang piutang pada rentenir.

Kholifah (40), warga Desa Banaran, Kecamatan Kapas, masih ingat betul saat dirinya terjerumus dalam jebakan rentenir menawarkan pinjaman uang dengan bunga hingga mencapai 30 persen. Penjual bubur keliling itu harus membayar cicilan setiap minggu.

 "Waktu itu terpaksa untuk tambahan modal. Walaupun bersusah payah, alhamdulillah akhirnya saya bisa melunasinya," kata Kholifah kepada Wartawan, Jumat (16/2/2018).

Sejak tahun 2014, dia  keliling kota Bojonegoro mengayuh sepeda yang sudah dimodifikasi belakangnya untuk jualan aneka bubur. Mulai bubur sumsum, jenang grendul, komot, mutioro, gorengan, dan makanan kecil lainnya.

Jika ramai sehari bisa mendapat untung bersih antara Rp50 ribu sampai Rp70 ribu. Bila sepi hanya cukup untuk membeli bahan dagangan.

"Saya ini modalnya nekat, untuk membuat dagangan ini seharinya habis modal Rp150.000. Walau tidak setiap hari balik modal, tapi paling tidak ada laba yang bisa saya sisihkan," tutur ibu tiga anak itu.

Kholifah berharap dapat mengembangkan usahanya yang selama ini belum bisa terwujud karena terbentur permodalan. Dia mengaku sempat mengajukan pinjaman ke salah satu bank namun tidak setujui karena persyaratannya harus memiliki kios, dan lain sebagainya.

"Saya berharap, Bupati yang baru nanti bisa membantu kami pedagang kecil agar bisa mengembangkan usaha. Pengennya punya kios dan jualan yang lain lagi," pungkasnya.

Senada disampaikan Murtini (35), penjual baju. Warga Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro itu hingga kini belum mendapatkan bantuan modal untuk mengembangkan usaha yang dirintisnya sejak lima tahun lalu.

Sampai saat ini dirinya kesulitan mendapatkan akses permodalan untuk mengembangkan usahanya. Sedangkan untuk meminjam ke bank harus dengan jaminan.

"Semoga bupati baru nanti bisa memberikan bantuan permodalan yang mudah bagi pengusaha kecil," harap ibu satu anak itu.

Salah satu pasangan Cabup dan Cawabup Bojonegoro,  Soehadi Moeljono dan Mitroatin,  sangat menyadari pentingnnya memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), agar mereka mampu mengembangkan usahanya. Pasangan ini  telah menyiapkan program lima tahun kedepan dengan cara mengembangkan kualitas bisnis UMKM, melalui insentif fiskal berupa penjaminan kredit perbankan, dan non-perbankan.

"Dengan cara ini pengusaha kecil akan mudah mendapatkan akses permodalan untuk mengembangkan usahanya. Sehingga mereka bisa menjadi pengusaha yang tangguh dan bisa meningkatkan ekonominya," tegas Cawabup Mitroatin.

 Kader Muslimat NU yang dalam Pilkada Bojonegoro 2018 berpasangan dengan mantan Sekda Soehadi Moeljono, itu menambahkan, pihaknya telah melakukan survei matang di lapangan terkait potensi UMKM. Termasuk pula strategi bantuan yang tepat agar tak mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan perbankan.

"Saudaraku para pedagang kecil tak perlu khawatir, sudah kami programkan agar terjadi peningkatan kesejahteraan lima tahun ke depan," tegas Bu Mit, sapaan karib Ketua DPRD Bojonegoro itu. (Bid/Red)

Foto: Dokumen SB

Berkah Imlek Bagi Para Pedagang

    Jumat, Februari 16, 2018  
Reporter : Bima Rahmat

suarabojonegoro.com - Perayaan Hari Raya Imlek 2018 atau tahun Baru China 2569 ini, tidak hanya disambut umat Khong Hu Cu saja. Namun, juga disambut antusias masyarakat Bojonegoro. Seperti terlihat di tempat Ibadat Tri Dharma (TITD) Hok Swie Bio, Jalan Jaksa Agung Suprapto pada Jum'at (16/02).

Para warga mayoritas ini, menanti berbagai kegiatan kebudayaan Tionghua yang unik. Dari perayaan tersebut, yang paling dinanti adalah kesenian Barongsai dan Leang Leong.

"Kebudayaan Tiong Hua ini memang unik, yang paling seru barongsai dan leong", kata Fitri warga setempat.

Selain itu, Hari Raya Imlek ini juga menjadi berkah bagi para pedagang. Berbagai macam pernak pernik Tiong Hua dijajakan. Seperti baju Tiong Hua, mainan, dan miniatur Barongsai.

"Alhamdulillah kalau ada perayaan umat Tiong Hua dapat dipastikan laku banyak," ujarnya.

Sementara itu, Tan Jhien Hwat menyatakan bahwa kesenian Barongsai dan Leang Leong dalam acara ini dipersembahkan untuk warga masyarakat Bojonegoro dan terbuka untuk umum.

"Ini terbuka untuk umum, karena Imlek sendiri adalah sebuah tradisi atau budaya untuk menyambut tahun baru imlek," katanya.

Pihaknya berharap di Hari Raya Imlek ini, Negara Indonesia khususnya Kabupaten Bojonegoro, semakin berkah dan murah rejeki.

"Khususnya tahun 2018 ini adalah tahun politik. Semoga Bojonegoro selalu diberi keberkahan dan guyup rukun," pungkasnya. (bim/yud).

15 Februari 2018

Berharap Ada Solusi Dari Pemerintah

    Kamis, Februari 15, 2018  
Reporter : Abid Amrullah

suarabojonegoro.com - Tampah merupakan alat masak tradisional yang terbuat dari anyaman bambu. Pembuatannya, membutuhkan keahlian khusus. Jika tidak, maka akan sulit membuatnya. Bisa dibilang, diera sekarang, tidak banyak yang bisa membuatnya.

Seperti industri yang di geluti warga Dusun Grogol, Desa Sumuragung Sumberrejo ini. Pengrajin tersebut, sudah lama menggelutinya. Sejak nenek moyang mereka. Merupakan industri turun-temurun.

Wati, 40, pengrajin tampah asal dusun setempat mengatakan, produksi tampah saat ini menurun. Sebab, sedikitnya minat warga untuk menggunakan alat tradisional tersebut.

Tampah tradisional mulai tergeser dengan alat-alat modern dan serba praktis saat ini. “Pemasaranya menurun,” ujarnya saat ditemui wartawan ini.

Begitu banyak fungsi dan kegunaannya. Misalnya, sebagai alat menjemur tepung maupun biji-bijian. Juga bisa digunakan untuk membersihkan beras dari debu atau kotoran  khususnya. Industri tradisional ini, sebagai komoditi masyarakat setempat.

Harga yang ditawarkan cukup murah. Mulai harga Rp 10.000 hingga Rp 15.000. “Harganya tidak terlalu mahal, cukup murah,” tutur perempuan asal dusun grogol itu.

Industri pembuatan tampah tradisional itu merupakan warisan asli dari leluhur yang perlu dilestarikan. Sebab, dalam pembuatannya juga menggunakan seni yang kuat.

“Kami berharap, pemerintah melihat kami. Kami berharap solusi pemasaran dari pemerintah,” harapnya. (bid/yud)

01 Februari 2018

Rastra Akan Berubah Menjadi Bantuan Pangan Non Tunai

    Kamis, Februari 01, 2018  

suarabojonegoro.com - Selama dua bulan ini Beras Sejahtera (Rastra) masih akan diterimakan dalam bentuk bantuan beras kemudian untuk bulan bulan selanjutnya akan berganti menjadi Program Bantuan Non Tunai (BPNT) jika pencetakan kartu KPM selesai pencetakan oleh Kementerian Sosial. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Asisten I Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Djoko Lukito, Rabu (31/1) pagi tadi.

Pada tahun 2018 Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial tetap  mengalokasikan Program Bantuan Sosial Pangan. Program Rastra akan bertransformasi menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dimana Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan menerima transfer uang sejumlah Rp.110.000,- per bulan yang harus dibelanjakan untuk 2 (dua) jenis barang yaitu beras dan telor.

Untuk bulan Januari - Februari 2018 BPNT belum dilaksanakan, sehingga program Bantuan Sosial pangan masih berupa beras dengan kuantum 10 kg per KPM tanpa biaya tebus atau tidak membayar.Program BPNT tersebut akan berlangsung apabila proses cetak kartu bagi KPM telah selesai dilaksanakan oleh Kementerian Sosial. Dijelaskan bahwa saat ini Kartu BPNT berfungsi seperti ATM, dimana KPM dapat berbelanja di e-Warung yg merupakan agen Bank, di Rumah pangan kita, dll. Untuk itu dalam rangka ketepatan sasaran penerima manfaar agar Kepala Desa/ Lurah melakukan verifikasi dan validasi (verval) data penerima Rastra yg ada di aplikasi SIKS NG, mengingat berdasarkan evaluasi masih terdapat Desa yg belum melakukan verifikasi dan validasi data KPM penerima Rastra. Ditambahkan Dalam melakukan proses verifikasi dan validasi (verval) agar di dahului dengan Musyawarah Desa atau Musyawarah Kelurahan untuk menentukan jika terdapat KPM yg akan diganti dan KPM penggantinya. Adapun untuk KPM yg akan diusulkan sebagai pengganti adalah KPM yg tercantum di dalam Basis Data Terpadu (BDT).

Masih dalam keterangannya Assiten I menghimbau jika dilapangan dari penerima itu ternyata dari keluarga mampu dan tidak sesuai kriteria penerima Rastra, maka pihak desa diharapkan untuk benar-benar melakukan validasi dan verifikasi secara benar sehingga bantuan ini akan tepat sasaran memang kepada mereka yang layak menerima.  (Lis Humkab) 

31 Januari 2018

PT. Pertamina Bangun Proyek Listrik Rp26,3 Triliun

    Rabu, Januari 31, 2018  

suarabojonegoro.com - PT Pertamina (Persero) danBangladesh Power Development Board (BPDP) pada Minggu (28/1/2018), menandatangani nota kesepahaman (MoU). Kerjasama ini terkait kolaborasi antara Pertamina dengan BPDP dalam proyek pembangunan proyek listrik terintegrasi di Bangladesh.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Ginanjar selaku VP Power New Renewable Energy Pertamina dengan Chairman of BPDP Khaled Mahmood. Penandatanganan kerjasama ini disaksikan oleh Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Republik Bangladesh Sheikh Hasina di Dhaka.

Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari MoU sebelumnya di sektor energi yang ditandatangani Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI dengan Ministry of Power, Energy and Mineral Resources of the People’s Bangladesh pada 15 September 2017 lalu.

Dalam MoU sebelumnya tersebut, Pertamina akan membangun dan mengembangkan proyek terintegrasi di Bangladesh yang terdiri dari Independent Power Producer (IPP) Combined Cycle Gas Turbine (CCGT) Power Plant dengan kapasitas 1400 MW.

"Proyek ini nantinya akan terhubung dengan fasilitas penerima LNG yang terdiri dari Floating Storage and Regasification Unit (FSRU), infrastruktur mooring dan off loading, serta jalur pipa gas baik subsea maupun onshore," kata Adiatma Sardjito, VP Communication PT Pertamina  dalam keterangan tertulis, Senin (291//1/2018).

Dalam proyek ini, BPDB akan bertindak sebagai pembeli listrik yang dihasilkan oleh fasilitas terintegrasi tersebut. Adapun nilai investasi dari proyek ini diperkirakan sebesar 2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp26,3  triliun. Dimana proses penyelesaian konstruksi fasilitas ini akan membutuhkan waktu 3 (tiga) tahun setelah tahap financial closing dicapai.

"Rencananya konstruksi akan dimulai tahun 2019," pungkasnya. (*)

Sumber: https://m.suara.com/bisnis/2018/01/29/093814/gandeng-bpdp-pertamina-bangun-proyek-listrik-rp263-triliun

30 Januari 2018

Rasa Klasik Keripik Sekar

    Selasa, Januari 30, 2018  

suarabojonegoro.com - Siapa tak kenal dengan kudapan satu ini, keripik singkong meski termasuk makanan tempo doeloe namun dia tak lekang oleh massa. Bahkan keripik singkong kini bermetamorfosa menjelma menjadi cemilan kekinian dengan rasa yang sudah mendunia mulai rasa balado, sapi panggang, jagung bakar, jagung manis serta tentunya cita rasa original masih disediakan untuk mereka yang menyukai rasa klasik. Salah satu perajin makanan ringan ini adalah Yuli warga Desa Bobol Kecamatan Sekar yang mengolah singkong menjadi keripik dengan aneka rasa.

Bahkan beberapa waktu yang lalu Bupati Bojonegoro yang akrab dengan panggilan Kang yoto ini mengunjungi langsung pembuat keripik sekar yang menggunakan merk keripik cinta ini. Kang Yoto tak hanya melihat namun mencicipi langsung kripik yang baru saja digoreng. Kang Yoto bahkan dalam beberapa kesempatan salah satunya saat menerima kunjungan Kepala BNPB Pusat mempromosikan keripik sekar ini sebagai keripik terenak didunia. Kala itu Kang Yoto menuturkan “ keripik sekar ini tak hanya renyah, namun rasanya mengingatkan akan rasa keripik di jaman dahulu saat beliau masih kecil “ tuturnya

Tak berselang lama Kepala BNPB juga mencicipi dan setuju dengan apa yang disampaikan Kang Yoto, keripik ini renyah dan rasa bawang serta asinnya sangat cocok dilidah kaum tua karena aman tidak mengandung bahan lain.

Pasangan Purwo dan Yuli menuturkan bahwa salah satu kunci dari kerenyahan dan kenikmatan keripik yang diproduksinya adalah terletak dari bahan yakni singkong yang digunakan adalah singkong pilihan. Yakni singkong yang ditanam lebih dari 6 bulan dan tanahnya subur serta berkontur pasir. Biasanya singkong yang ditanam didaerah bertanah merah dan ada kandungan pasirnya itu bisa dibilang “ Medug” jika direbus dan ketika digoreng rasanya renyah. Yuli menuturkan saat ini dirinya mampu memproduksi 2,5 kuintal sampai 3 kuintal singkong mental untuk diolah menjadi keripik singkong. Jika dulu dirinya hanya sendiri bersama suami ketika mengerjakan pembuatan keripik singkong kini dirinya sudah memiliki 14  pekerja utamanya kaum ibu dan remaja putri.  Kini dengan unit produksinya dirinya setidaknya mampu menyediakan lapangan kerja bagi kaum ibu disekitar tempat tinggalnya. Saat ini keripik singkong produksinya sudah merambah wilayah Surabaya jika dulu hanya Bojonegoro, Madiun, Ponorogo kini keripiknya sudah mulai dikenal dan diminati oleh banyak pihak. Mengikuti trend pasar, lanjut Yuli, dirinya mulai membuat keripik singkong dengan aneka rasa yang disukai remaja dan pasar semisal rasa balado, sapi panggang dan lain sebagainya. (Lis Hum Pemkab) 

26 Januari 2018

BUMDes Bandungrejo Mulai Dikembangkan

    Jumat, Januari 26, 2018  
Reporter: Monika Diah

suarabojonegoro.com - Desa Bandungrejo mulai mengembangkan Badan Usaha Milik Desa yang dipunyainya dengan menjalin kerjasama dengan PT Pertamina EP Cepu (PEPC) dan LSM Indonesian Development of Society (IDFoS) dalam Program Peningkatan Mata Pencaharian Masyarakat Berbasis Pertanian, Peternakan dan Perikanan melalui optimalisasi peran bisnis BUMDesa. Jumat (26/01/18).


Program ini dilaksanakan dari bulan Januari-Juni 2018, dan hari ini, Jum'at (26/01/2018) ditandatangani nota kesepakatan antara Pihak Pemerintah Desa, PEPC, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Muspika Kecamatan Ngasem dan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro. Disaksikan sekitar 15 anggota BUMDes, hari ini lebih membahas komitmen dari masing-masing lembaga untuk kemajuan BUMDes.

Dalam sambutannya, Sapani sebagai Kades Bandungrejo menyatakan bahwa desa berkomitmen untuk mendukung program untuk kemajuan masyarakat Bandungrejo dengan menyediakan lahan dengan luas ± 3000 m², serta memfasilitasi modal awal BUMDes sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Pihaknya juga menekankan, bahwa kedepan proyek migas tidak akan lama. "Namun bagaimana adanya proyek dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya," harapnya.

Sekretaris Kecamatan Ngasem, Ardhian Orlando, menyatakan bahwa dalam kegiatan ini Kecamatan Ngasem secara bersungguh-sungguh untuk membantu dalam hal kepengurusan pemisahan hak kepada BUMDes, terkait dengan Tanah Kas Desa yang digunakan untuk lahan peternakan.

Pemisahan Aset Desa ini akan diatur dalam Peraturan Desa. Tambahnya, bahwa Dinas Peternakan dapat memberikan bimbingan teknis pengelolaan ternak ayam petelor. Serta Kecamatan akan memberikan konsultasi kepada Pemdes dan BUMDes.

Perwakilan PEPC dari PGA & Relation, Wulan Purnamawati, menyatakan bahwa program ini adalah bentuk partisipasi PEPC untuk mendukung usaha peningkatan perekonomian masyarakat Bandungrejo yang wilayah desanya merupakan wilayah operasi Proyek Lapangan Gas Jambaran – Tiung Biru.

Dia berharap bahwa kegiatan ini bukan hanya panas didepannya, tapi masyarakat juga berkomitmen untuk mengawalnya hingga membuahkan hasil.

Dalam kegiatan ini, PEPC bekerjasama dengan IDFoS yang telah mempunyai reputasi bagus dalam pengawalan program pemberdayaan masyarakat. (Nik/Red)

Zaman Modern, Perajin 'Kukusan' Masih Bertahan di Desa Lengkong

    Jumat, Januari 26, 2018  
Reporter: Abid Amrullah 

suarabojonegoro.com - Desa Lengkong Kecamatan Balen adalah salah satu dari beberapa desa yang masih bertahan di saat modernisasi seperti ini yang masih membuat kosan atau kukusan, sebuah alat masak tradisional. (26/01/18).

Alat yang digunakan untuk memasak nasi ini mulai meredup posisinya sebab sudah tergantikan dengan alat-alat moderen yang lebih mudah, praktis, dan canggih.
Rohman salah seorang pengrajin mengatakan bahwa Kerajinan ini sudah turun temurun dari dulu, dimana ini merupakan usaha sampingan dari penduduk di daerah Lengkong Timur, Kuniran dan sekitarnya. Dimana pencarian utama mereka adalah sebagai petani. Diluang inilah mereka membuat kerajinan kusan. Untuk mengisi waktu luang sekaligus sebagai kebutuhan sehari-harinya.

"Warga membuat kusan ini sebagai pekerjaan sampingan, pekerjaan inti Warga-warga di sini kebanyakan ya petani," ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa kerajinan seperti ini sudah banyak orang yang tidak bisa membuatnya, mungkin sebab cara pembuatan yang sulit atau mungkin sebab alat seperti ini sudah jarang di gunakan.

Bahan yang digunakan adalah bambu yang di belah menjadi beb. Bagian kemudian disisik (Jawa;red) menjadi helaian bambu yg tipis. Setelah itu di NAM (dirajut) hingga membentuk kerucut.

Abdul Aziz salah seorang pengepul kusan ini menuturkan Untuk pemasarannya biasanya di daerah pasar tuban dan daerah pinggiran laut seperti pasar soko, rengel dan merakkurak. Dengan harga yang bervariasi antara 5 - 10 ribu.

"Kita lemparnya di daerah utara, dengan harga yang sangat murah," tutur pak aziz.

Akan tetapi produk ini kurang diminati oleh masyarakat. Makanya yang membeli kebanyakan adalah orang-orang jaman dulu dan para tengkulak yang melempar produk tersebut ke luar daerah kabupaten bahkan luar jawa.

"Kedudukannya mulai meredup, makanya tak sedikit yang memasarkannya di luar daerah," imbuhnya.

Ia juga berharap agar kerajinan tangan seperti ini yang pernah Jaya di masanya semoga disaat-saat moderenisasi ini bisa berkembang lagi dan tentunya menjadi komoditi prodak anak bangsa yang bisa menembus pasar nasional bahkan internasional.

"Semoga bisa berkembang lagi, bahkan sampai bisa di ekspor," imbuhnya. (Bid/Red)

24 Januari 2018

Program CSR JOB PPEJ, Enjoy, Mulai Kuasai Ketrampilan Baru

    Rabu, Januari 24, 2018  
Reporter: Iwan Zuhdi

suarabojonegoro.com - Sejumlah ibu-ibu duduk di kursi yang tertata melingkar. Sesekali bercanda, namun tangannya masih sibuk merajut. Dari yang tidak pernah kenal sama sekali, hingga enjoy dan bisa menikmati hasil rajutan. Mereproduksi barang bekas menjadi barang layak jual. 

Adalah warga perwakilan dari tujuh desa di wilayah sekitar lokasi pengeboran minyak dan gas bumi (Migas) WK Blok Tuban Lapangan Sukowati. Mereka mengikuti program pengembangan ekonomi kreatif kerjasama antara Joint Operating Body Pertamina PetroChina East Java (JOB PPEJ) dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Pemkab Bojonegoro.

Salah seorang peserta, Windarti mengatakan, selama mengikuti program pelatihan ketrampilan ini dia mengikuti sejak awal. Pelatihan kali ini merupakan fokus pada penguatan praktek. Dari yang tidak bisa sama sekali merajut, hingga kemudian mahir. "Sekarang sudah bisa merajut sepatu sendiri," ujar istri Kepala Desa Campurejo itu.

Seorang mentor, Murdaningsih mengatakan, program rajut ini bisa menjadi alternatif ekonomi kreatif bagi masyarakat khususnya ibu untuk menambah penghasilan. Salah satu bahan bekas yang digunakan adalah alas sepatu yang sudah rusak kemudian dirajut.

"Bagi sosialita sepatu rajut ini menjadi pilihan. Nanti juga bisa bikin cardigan, taplak meja, toples, bad cover dan banyak lagi," jelasnya.

Kepala Bidang Industri Kimia, Elektronika, Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Diperinaker), Siti Mutmainah mengatakan, program ini merupakan tindaklanjut dari pelatihan yang sudah dilakukan sebelumnya. "Nantinya setiap desa ada pusat industri kreatif," jelasnya.

Pelatihan digelar selama empat hari. Kamis (25/1) merupakan hari terakhir. Selain rajut, program pelatihan pengembangan ekonomi masyarakat yang merupakan tanggung jawab perusahaan JOB PPEJ itu juga ada anyaman, batik tulis dan sablon. Pelatihan itu diikuti dari warga perwakilan di tujuh desa di Kabupaten Bojonegoro dan Tuban.

Di Kabupaten Bojonegoro ada Desa Ngampel, dengan pelatihan anyaman; Desa Sambiroto, pelatihan batik tulis; dan Desa Campurejo pelatihan rajut dan sablon. Sedangkan dari perwakilan Desa Rahayu, Bulurejo, Kebonagung, dan Desa Sokosari, Tuban dipisah ke berbagai pelatihan.

"Kegiatan ini masuk pada pos anggaran tanggung jawab sosial perusahaan tahun 2017. Kerjasama dengan Disperinaker, Bojonegoro Creative Network (BCN) dan LPK Andre Bojonegoro," ujar Field Admin Superintendent JOB PPEJ, Akbar Pradima. (Wan/Lis)

23 Januari 2018

Koperasi Syari'ah STAI At-Tanwir Gelar RAT

    Selasa, Januari 23, 2018  
Reporter: Abid Amrullah


suarabojonegoro.com - Koperasi syari'ah stai At-Tanwir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan)  yang ke tiga.  Pada Rapat kali ini adalah RAT pertama di Bojonegoro pada tahun 2018.

Di hadiri sebagain anggota koperasi dan seluruh staf pengurus dosen serta Kepala Dinas Koperasi Bojonegoro Elzadeba Agustina, SH, M.Kes yang menyampaikam bahwa koperasi stai At-Tanwir ini termasuk koperasi baru yang dalam kategori sehat.

"Dalam artian sehat memiliki nasabah yang banyak serta kelembagaannya yang baik," ujarnya.

Elzadeba juga menambahkan agar koperasi koperasi seperti ini bisa terus berkembang serta dapat menjalankan tujuan koperasi yaitu untuk melayani masyarakat menengah ke bawah.

"Koperasi memang dibentuk untuk melayani masyarakat adalah tujuan kita," tamabahnya.

Zaki salah satu dari pengelola koperasi ini juga mengatakan bahwa koperasi ini di dirikan untuk membantu masyarakat dengan prodak simpan pinjam ataupun dengan prodak kedepan seperti minimarket.

"Dari berbagai prodak dari kami semoga masyarakat bisa terbantu," tutur pria tersebut. (Bid/red)
© 2018 SeputarBojonegoro.comDesigned by Bloggertheme9